Delegation of the European Union
to the United Nations - New York

Hubungan antara Indonesia dan UE

10/05/2016 - 14:12
EU relations with Country

Hubungan UE dengan Indonesia (anggota G20) sangatlah kuat, terlihat dari status Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar ke-4 di dunia dan raksasa ekonomi, dengan 35% dari PDB ASEAN. UE dan Indonesia memiliki nilai yang sama dalam perkembangan daerah, demokrasi, hak asasi manusia dan lingkungan.

UE dan Indonesia telah mengadakan suatu Perjanjian Kemitraan dan Kerjasama (Partnership and Cooperation Agreement - “PCA”). PCA mencakup beberapa bidang seperti perdagangan, lingkungan, energi, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, migrasi, dan penanggulangan terorisme.

Mengembangkan hubungan perdagangan, demokrasi, dan hak asasi manusia, tindakan terhadap perubahan iklim dan terorisme di dalam dan di luar negeri serta memperluas hubungan antarmanusia merupakan fokus utama.

Secara historis, baik UE maupun Indonesia telah berkomitmen pada perdamaian dan stabilitas di negaranya, salah satu yang paling penting ialah dukungan UE pada proses perdamaian Aceh.

UE dan Indonesia telah mengadakan suatu Perjanjian Kemitraan dan Kerjasama (Partnership and Cooperation Agreement - “PCA”). PCA mencakup beberapa bidang seperti perdagangan, lingkungan, energi, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, migrasi, dan penanggulangan terorisme.

Mengembangkan hubungan perdagangan, demokrasi, dan hak asasi manusia, tindakan terhadap perubahan iklim dan terorisme di dalam dan di luar negeri serta memperluas hubungan antarmanusia merupakan fokus utama.

Secara historis, baik UE maupun Indonesia telah berkomitmen pada perdamaian dan stabilitas di negaranya, salah satu yang paling penting ialah dukungan UE pada proses perdamaian Aceh.

Ekonomi Indonesia telah meningkat lebih dari tiga kali lipat dalam sepuluh tahun terakhir dan menjadi salah satu negara dengan perkembangan ekonomi yang pesat di Asia Tenggara. Indonesia merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), dengan sekitar 35% dari PDB ASEAN. Berdasarkan pada paritas daya beli (purchasing power parity - “PPP”), PDB Indonesia menempati peringkat ke-8 di seluruh dunia pada tahun 2014, sedangkan berdasarkan pada PDB nominal, Indonesia menempati peringkat ke-16 pada tahun 2014. Daya tarik Indonesia terletak pada fakta bahwa Indonesia adalah pasar negara berkembang yang luas dengan lebih dari 250 juta orang, dengan profil demografi yang menguntungkan serta dengan kelas menengah yang cukup besar dan berkembang pesat. Ekonomi Indonesia diperhitungkan dapat menjadi 1,8 triliun dolar AS pada tahun 2030, dan kemudian menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-7 (naik dari peringkat ke-16 saat ini).

Total perdagangan barang bilateral antara UE dan Indonesia mencapai 25,4 milyar euro di tahun 2015, dengan UE mengekspor sebesar 10 milyar euro dalam bentuk barang, sementara ekspor Indonesia ke UE sebesar 15,4 milyar euro, yang berarti surplus yang sehat bagi Indonesia adalah 5,4 milyar euro. Faktanya, EU adalah tujuan ekspor Indonesia terbesar ke-2 pada tahun 2015 dengan sekitar 11,2 % bagian dari seluruh ekspor Indonesia ke seluruh dunia. Pada tahun 2015, Indonesia menempati peringkat ke-30 pada keseluruhan perdagangan UE di seluruh dunia. Dalam lingkup ASEAN, perdagangan UE-Indonesia hanya menempati peringkat ke-5 dibandingkan dengan perdagangan UE dengan Anggota ASEAN yang lain. Total perdagangan bilateral UE-Indonesia dalam bidang jasa pada tahun 2014 mencapai 6 milyar euro, dengan surplus sebesar 2,2 milyar euro bagi UE.

UE juga merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia dengan Investasi Langsung Luar Negeri (FDI) UE sebesar 2,2 milyar dolar AS pada tahun 2015 dan sebesar 3,7 milyar dolar AS pada tahun 2014. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM), antara tahun 1990 dan 2014, total FDI UE yang mengalir di Indonesia mencapai 28,2 milyar dolar AS, dengan sebagian besar investasi mengarah pada industri kimia dan farmasi (6,8 milyar dolar AS atau sebesar 22,3% bagian dari total FDI UE untuk Indonesia).

Pada bulan April tahun 2016, pimpinan UE dan Indonesia mengumumkan kesimpulan dari pembicaraan pranegosiasi (scoping) yang bertujuan untuk memungkinkan peluncuran negosiasi bagi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (Comprehensive Economic Partnership Agreement - “CEPA”), yang lebih dikenal dengan Perjanjian Perdagangan Bebas (Free-Trade Agreement - “FTA”). Jika terealisasi, CEPA antara UE dan Indonesia akan menjadi suatu perjanjian perdagangan dengan skala yang besar, yang menciptakan suatu pasar bersama yang terdiri atas lebih dari 750 juta konsumen. Ekonomi UE dan Indonesia cukup saling melengkapi sehubungan dengan perdagangan barang dan jasa, maka dari itu keuntungan potensial dari penandatanganan CEPA sangatlah memungkinkan. Suatu FTA antara UE dan Indonesia akan memberikan kerangka kerja yang lebih stabil, seimbang, dan berjangka panjang untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi antara UE dan Indonesia. Pada bulan Mei 2015, sebuah penelitian dari institut terkemuka Indonesia, CSIS, menilai potensi keuntungan dari penandatanganan CEPA antara UE dan Indonesia. Apabila CEPA dapat menghapus tarif pada semua barang, kuantitas tahunan yang akan diimpor oleh UE dari Indonesia dapat naik sebesar 5,4% jika dibandingkan dengan nilai saat ini — peningkatan yang setara dengan penambahan 1,1 milyar dolar AS. Selain efek penciptaan perdagangan murni, penelitian tersebut juga menunjukkan keuntungan potensial lainnya.

UE mendukung Indonesia dengan beragam proyek yang bertujuan untuk membantu integrasi pada sistem perdagangan internasional. Fasilitas Kerja Sama Perdagangan UE-Indonesia (Trade Cooperation Facility - “TCF”), sebuah proyek empat tahun senilai 12,5 juta euro yang dimulai pada tahun 2013, bertujuan untuk memperkuat kapasitas institusi pemerintahan guna meningkatkan iklim perdagangan dan investasi. Demikian pula, Program Dukungan Perdagangan UE-Indonesia II (Trade Support Programme II - “TSP2”), yang berjalan dari tahun 2011 hingga tahun 2015 dengan dana sekitar 15 juta euro dari UE, telah membantu meningkatkan Infrastruktur Kualitas Ekspor Indonesia secara signifikan. Program hibah yang lebih kecil lainnya telah melibatkan organisasi masyarakat sipil utama dalam perdagangan dan investasi. Empat proyek ACTIVE yang dibiayai bersama telah berfokus pada bidang-bidang yang berbeda yang berhubungan dengan pengelolaan hutan berkelanjutan, persiapan perjanjian perdagangan, dukungan untuk dialog bisnis UE-Indonesia dan negosiasi bisnis pemerintah di tingkat nasional dan provinsi. Selain itu, melalui Instrumen Kerja Sama dengan negara maupun wilayah industri berpendapatan tinggi (ICI+), UE bertujuan memfasilitasi akses pasar bagi perusahaan Eropa di Indonesia dan ASEAN, khususnya perusahaan-perusahaan kecil dan menengah (SME). Dua inisiatif dengan Eurocham dan EU-Indonesia Business Network, dan dengan Kamar Dagang Eropa di Indonesia, menyediakan layanan pembelaan dan dukungan bisnis dan meningkatkan kesadaran potensi pasar Indonesia di Eropa.

UE adalah salah satu mitra pendukung pendidikan terbesar di Indonesia. UE telah mendorong reformasi pendidikan melalui tiga inisiatif utama di bawah Program Pendukung Sektor Pendidikan (Education Sector Support Programme - “ESSP”). Pertama, mulai dari tahun 2008 hingga 2017, UE menyediakan dukungan anggaran langsung kepada pemerintah untuk meningkatkan akses ke pendidikan dasar dan meningkatkan kualitas, hubungan, dan tata kelola pendidikan secara lebih luas. Kedua, Kemitraan untuk Pengembangan Kapasitas dan Analisis Pendidikan telah melakukan 40 penelitian penempatan kebijakan berbasis bukti, di antara hal-hal lain, jenis kelamin, perkembangan anak usia dini, sistem penilaian murid, peningkatan teknik belajar dan mengajar, dan peta rencana untuk kerangka kerja kualifikasi. Ketiga, Program Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimum mendukung implementasi Standar Pelayan Minimum pada pendidikan dasar. Hal ini menangani kualitas, tata kelola, dan kesenjangan antardaerah dalam pendidikan dengan langkah nyata seperti pelatihan pengajar dan pengadaan buku pelajaran.

Dalam proyek ini juga, UE mendukung pendidikan tinggi di Indonesia. Melalui program Erasmus+, UE menganugerahi lebih dari 100 sarjana Indonesia untuk belajar di Eropa pada tahun 2015. Saat ini sekitar 9.000 mahasiswa Indonesia belajar di Eropa, 1.600 dari mereka telah menerima gelar sarjana dari UE dan negara-negaranya. Acara seperti Pameran Pendidikan Tinggi Eropa (EHEF) adalah kesempatan berharga bagi mahasiswa untuk mencari tahu hal-hal yang tersedia. 

Uni Eropa memberikan kontribusi yang signifikan pada Pemerintah Indonesia dan mitra masyarakat umum dalam memerangi HIV/AIDS, tuberkulosis, dan malaria, secara nyata melalui Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM). Delegasi EU di Jakarta memegang peran utama dalam Mekanisme Koordinasi Negara (CCM), sebagai perwakilan UE. UE juga telah menjadi kontributor finansial utama bagi upaya Indonesia dalam mengendalikan influenza, khususnya melalui Strategi Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Penyakit Influenza. 

UE mendukung prioritas pemerintahan Indonesia yang dirancang untuk mendukung pemerintahan yang baik, memerangi korupsi, meningkatkan penegakan keadilan dan hukum, mendorong penghormatan yang lebih besar pada hak asasi manusia , dan memerangi kejahatan lintas bangsa. Usaha lain UE di sini telah berfokus pada pelatihan hakim dan penegak hukum. Untuk membantu meningkatkan administrasi pendapatan pemerintah dan menggaungkan manajemen finansial publik, UE telah menyumbang sebesar 10 juta euro pada program Multi Donor untuk Manajemen Keuangan Publik senilai 21 juta euro, tahap II. Senada dengan hal tersebut, proyek SUSTAIN senilai 10 juta euro berupaya untuk meningkatkan transparansi, integritas, dan akuntabilitas kejaksaan serta kualitas pelayanan pengadilan untuk seluruh warga negara. Lebih jauh lagi, hal ini dilengkapi oleh proyek empat tahun Meningkatkan Efisiensi, Transparansi, dan Akuntabilitas pada Pengadaan Publik, saat ini sedang dalam tahap kedua dan didukung oleh UE dengan 600.000 euro yang bertujuan untuk meningkatkan integritas pengadaan publik di tujuh target pemerintahan setempat. Di masa lalu, UE juga telah memberikan program senilai 12 juta euro yang mendukung penguatan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC).

UE memiliki sejarah kerja sama yang panjang dengan organisasi masyarakat sipil (OMS) di Indonesia dalam bidang pengembangan, melawan kemiskinan, dan penghargaan atas kebebasan dasar. Sebuah dokumen UE resmi 'Akar demokrasi dan perkembangan berkelanjutan: Keterlibatan Eropa dengan Masyarakat Sipil dalam hubungan eksternal’ mengidentifikasikan bidang-bidang prioritas untuk keterlibatan dengan OMS dalam bidang ini.

PCA UE-Indonesia juga menggarisbawahi peran penting OMS dalam bidang ini.

Delegasi UE di Indonesia juga telah mendukung pengembangan kapasitas masyarakat sipil dan otoritas setempat melalui program CSO-LA untuk meningkatkan akuntabilitas dan pembuatan kebijakan yang inklusif. Selama periode tahun 2007-2015, UE menginvestasikan 11 juta euro untuk mendukung usaha masyarakat sipil Indonesia dalam bidang pendidikan, tata kelola pemerintahan setempat, pengadaan publik dan manajemen keuangan, anggaran dan kebijakan yang tanggap gender dan pro rakyat miskin, ekowisata, perdagangan dan investasi, pemberdayaan pemuda, dan bidang-bidang lainnya.

Melalui konsultasi ekstensif, pada tahun 2015, UE mengumumkan Peta Jalan UE untuk Keterlibatan dengan Masyarakat Sipil di Indonesia 2015-2017 untuk memperkuat lebih jauh kerja sama dengan masyarakat sipil dan memberi dukungan pada upaya keras mereka.

UE adalah salah satu aktor utama pengembang utama yang mendorong inisiatif untuk melindungi lingkungan, pengelolaan berkelanjutan atas hutan hujan Indonesia yang kaya dan upaya mengatasi perubahan iklim.

Pada tahun 2015, pada konferensi iklim Paris (COP21), Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi hingga 29% pada tahun 2030 ketimbang skenario ‘bisnis seperti biasanya'. Melindungi lingkungan dan mengatasi perubahan iklim global telah menjadi pusat perhatian dalam aktivitas kerja sama pembangunan UE-Indonesia. Kedua belah pihak memahami bahwa mengurangi emisi gas rumah kaca adalah kunci untuk mengatasi pemanasan global.

Pada tahun 2013, UE dan Indonesia menandatangani Perjanjian Kemitraan Sukarela (Voluntary Partnership Agreement - “VPA”) untuk meningkatkan tata kelola hutan dan mendorong perdagangan kayu secara legal dari Indonesia ke UE. Indonesia, dengan bantuan masyarakat sipil, mengawali dan mengembangkan sebuah sistem yang memberikan akses kayu ke pasar Eropa.

Di tempat lain, Rencana Kerja UE Tata Kelola Penegakan Hukum Kehutanan dan Perdagangan (Forest Law Enforcement Governance and Trade - “FLEGT”) telah membantu Indonesia untuk mengembangkan salah satu Sistem Jaminan Legalitas Kayu yang maju di dunia (SVLK atau Sistem Verifikasi Legalitas Kayu).

UE juga mendukung respons perubahan iklim nasional Indonesia melalui program Perubahan Iklim yang bernilai 15 juta euro, yang secara nyata mendukung provinsi Aceh dan Papua dalam perencanaan pengembangan emisi rendah.

Sebuah perubahan pada konsumsi dan produksi berkesinambungan didukung oleh UE dan Indonesia. Untuk mendukung upaya ini, UE telah mewujudkan program SWITCH-Asia di 16 negara Asia, termasuk Indonesia, sejak tahun 2007. 

Kerja sama erat UE dan Indonesia pada bidang ini terlihat pada Dialog Hak Asasi Manusia tahunan yang diluncurkan pada tahun 2010. Dialog tersebut memungkinkan pertukaran terbuka dan jujur untuk perkembangan, kebijakan, dan tantangan paling nyata di dalam dan di luar negeri.

Demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia juga menjadi dasar dari PCA.

UE telah memberikan dukungan terhadap upaya masyarakat sipil dalam mempromosikan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di Indonesia melalui Instrumen Eropa untuk Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (European Instrument for Democracy and Human Rights - “EIDHR”). Sejak tahun 2007, UE telah mendukung lebih dari 35 proyek bernilai 9 juta euro dengan organisasi masyarakat sipil. Proyek ini mencakup pendidikan kewarganegaraan, pengawasan pemilu, hak kelompok rentan, pelanggaran hak asasi manusia, pencegahan kekerasan, kampanye toleransi keagamaan, dan kebebasan berekspresi.

Languages:
Bagian Editorial: