LINGKUNGAN HIDUP DAN PERUBAHAN IKLIM

Gambaran umum dan tantangan-tantangan sektor

Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Hutan dan laut di negara ini, termasuk ekosistem terkaya di dunia, memberikan lapangan kerja dan pendapatan kepada jutaan penduduk Indonesia. Akan tetapi, lingkungan hidup negara ini mengalami tekanan hebat akibat kegiatan-kegiatan manusia. Eksploitasi sumber daya alam merupakan bagian yang penting dari perekonomian negara akibatnya berbagai sektor yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam seperti sektor kehutanan berada dalam keadaan yang memprihatinkan karena sumber dayanya terus menipis. Negara ini juga menghadapi berbagai tantangan lingkungan hidup lainnya seperti polusi udara atau sulitnya akses terhadap sumber daya air. Karena berperan penting bagi pembangunan jangka panjang Indonesia, penanganan masalah lingkungan hidup menjadi semakin mendesak dalam kaitannya dengan isu perubahan iklim. Indonesia merupakan penghasil emisi gas rumah kaca yang besar sekaligus negara yang secara khusus, rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti misalnya, kenaikan muka air laut atau gangguan terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Menanggapi masalah tersebut di atas, selama bertahun-tahun Komisi Eropa telah menjalin kerja sama dengan Indonesia di bidang lingkungan hidup. Sektor kehutanan dan sumber daya alam khususnya, telah menjadi sektor prioritas dalam kerja sama Komisi Eropa dan Indonesia sejak tahun 1990-an. Tinjauan Tengah Waktu (Mid-Term Review) yang baru-baru ini dimuat dalam Country Strategy Paper tahun 2007-2013 menekankan pentingnya sektor lingkungan hidup dan terutama isu perubahan iklim, sebagai bagian dari kerja sama bilateral antara Komisi Eropa dan Pemerintah Indonesia. Masyarakat sipil juga merupakan mitra penting dalam kerja sama bidang lingkungan hidup Komisi Eropa di Indonesia dan oleh karena itu sejumlah proyek memperoleh dukungan yang didanai melalui Program Tematik Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.

Tanggapan Uni Eropa di Indonesia

Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan permasalahan yang semakin penting dalam hubungan antara Uni Eropa dan Indonesia. Hal tersebut merupakan bagian dari dialog politik, terutama dalam konteks perundingan-perundingan internasional terkait perubahan iklim. Hal tersebut juga merupakan bagian dari hubungan perdagangan antara Uni Eropa-Indonesia, karena kebijakan-kebijakan baru yang dirancang untuk mengatasi perubahan iklim, seperti Pedoman Energi Terbarukan Uni Eropa (EU's Renewable Energy Directive) berpotensi memberikan peluang perdagangan baru. Dewasa ini, perubahan iklim juga telah menjadi pertimbangan utama dalam proritas-prioritas kerja sama pembangunan Komisi Eropa di Indonesia dan Delegasi Uni Eropa telah memprakarsai upaya-upaya untuk mendukung sikap/respon Pemerintah Indonesia dalam menyikapi masalah ini. Bantuan Teknis untuk Dewan Nasional Perubahan Iklim Indonesia (DNPI) telah diberikan sejak tahun 2009 dan saat ini, Komisi Eropa sedang menjajaki opsi kerja sama yang lebih luas dengan Indonesia di bidang ini. Komisi Eropa juga mendukung proyek-proyek percontohan dan demonstrasi melalui LSM dan organisasi-organisasi riset di berbagai bidang yang terkait seperti Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) atau perencanaan penggunaan lahan secara partisipatif di kabupaten/kota. Perubahan iklim diharapkan menjadi bidang utama dari kerja sama Komisi Eropa dan Indonesia di tahun-tahun yang akan datang, seiring dengan semakin pentingnya isu tersebut baik untuk Pemerintah Indonesia maupun Komisi Eropa.

Penegakan Undang-Undang Kehutanan, Tata Kelola dan Perdagangan

Kebijakan Uni Eropa untuk memberantas pembalakan liar dan perdagangan yang terkait dengannya diatur dalam Rencana Aksi FLEGT. Langkah utama dari Rencana Aksi ini adalah tercapainya Perjanjian Kemitraan Sukarela (Voluntary Partnership Agreements-VPAs), yang bertujuan untuk memperjelas aturan-aturan legalitas di negara-negara produsen kayu -dan selanjutnya memperbaiki tata kelola dan penegakan hukum- untuk memastikan bahwa hanya produk-produk yang disertifikasi secara legal yang masuk ke pasar Uni Eropa. Sesuai dengan permintaan sebelumnya dari Pemerintah Indonesia kepada negara-negara konsumen untuk tidak membeli kayu ilegal dari negara ini, Indonesia termasuk negara pertama yang bersedia untuk melakukan perundingan. Sejak penerapan keputusan-keputusan tahun 2009 yang menentukan aturan-aturan baru untuk verifikasi legalitas, berbagai kemajuan telah dicapai. Uni Eropa juga mempertimbangkan untuk menerapkan suatu peraturan baru untuk mengurangi risiko masuknya produk-produk kayu yang diperoleh secara ilegal ke pasar Uni Eropa. Usulan peraturan tersebut akan mewajibkan para pedagang agar mengupayakan jaminan yang memadai bahwa produk-produk kayu yang mereka jual diperoleh sesuai dengan hukum yang berlaku di negara asal. Hal ini seharusnya memberi pesan kuat kepada para operator yang ingin mengakses pasar Uni Eropa dan meningkatkan insentif bagi pengelolaan hutan yang sah dan berkelanjutan, khususnya di negara-negara berkembang yang tertarik untuk mempertahankan dan memperluas ekspor mereka ke Uni Eropa. Peraturan ini akan memberikan suatu insentif dagang untuk kepentingan “negara-negara penandatangan VPA”. Kayu-kayu berlisensi FLEGT secara otomatis akan dianggap legal oleh otoritas Uni Eropa, yang berarti bahwa impor kayu dari “negara-negara penandatangan VPA” akan membebaskan para operator dari risiko dan beban. Oleh karena itu, perdagangan kayu berlisensi FLEGT dengan negara-negara penandatangan VPA akan dipermudah pembuatan peraturan ini.

Untuk itu, beberapa upaya-upaya dilakukan demi mendukung kebijakan ini melalui Proyek Dukungan FLEGT (FLEGT Support Project). Proyek ini dikelola oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dengan sumbangan dari Komisi Eropa sebesar € 15 juta. Walaupun masih berjalan, proyek tersebut telah mencapai beberapa hasil seperti pembentukan pusat-pusat informasi untuk meningkatkan transparansi di bidang ini, kasus penuntutan yang lebih baik terhadap para pembalak liar di Kalimantan Barat dan Jambi, serta penyediaan pemindai kode batang (bar code) dan sistem satelit untuk melacak aliran kayu secara lebih baik. Proyek ini merupakan bagian dari Rencana Aksi FLEGT yang lebih besar, yang juga mencakup perundingan Perjanjian Kemitraan Sukarela dengan Pemerintah Indonesia untuk menyusun suatu skema perizinan yang terpercaya untuk ekspor kayu Indonesia ke pasar Uni Eropa.

Aksi kehutanan dan lingkungan hidup lainnya

Pada saat yang bersamaan, Komisi Eropa mendukung sejumlah proyek dengan skala yang lebih kecil, yang bertujuan mendorong peran masyarakat sipil dalam bidang kehutanan melalui Program Tematik Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Proyek-proyek tersebut, yang dilaksanakan oleh LSM-LSM Indonesia dan Eropa, kesemuanya bertujuan untuk mendorong pengelolaan hutan secara lebih berkesinambungan di Indonesia melalui berbagai kegiatan seperti misalnya,pengembangan kehutanan masyarakat, pemberantasan kebakaran hutan atau perlindungan taman-taman nasional. Pada saat ini, jumlah bantuan yang disalurkan melalui proyek-proyek tersebut mencapai nilai kurang lebih sebesar € 7 juta. Selain itu, Komisi Eropa juga menjalin kerja sama dengan Indonesia di bidang lingkungan hidup di tingkat regional. Program SWITCH, yang dikembangkan dari program sebelumnya (program Asia Pro Eco), bertujuan mendorong produksi dan konsumsi yang berkesinambungan di Asia melalui pendanaan proyek-proyek, kegiatan-kegiatan berkenaan dengan jejaring (networking), dan dukungan terhadap pengembangan kebijakan-kebijakan yang terkait. Program ini merupakan program baru yang akan melibatkan kegiatan-kegiatan di Indonesia.

Back to SEKTOR KERJASAMA